PERUSAHAAN media massa di Indonesia tidak terlepas dari ‘cengkraman’ pemilik modal yang punya kepentingan di dalamnya. Di jaman kebebasan pers Indonesia seperti sekarang, pemilik modal melancarkan pengaruh dan kepentingan melalui perusahaan media yang dikelolanya.
Sama halnya dengan sebuah perusahaan yang didirikan pemilik modal dan bertujuan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya melalui perusahaan itu. Namun yang membedakan dengan perusahaan media massa adalah tanggung jawab moral dan sosial mereka terhadap masyarakat. Masyarakat sangat berharap terhadap pers yang dapat menumbuhkan demokrasi yang selaras dan tercapainya tujuan kebebasan berpendapat yang dilindungi undang-undang.
Pers sebagai pilar demokrasi keempat, tentu menjadi pengawal jalannya pemerintahan (eksekutif) agar bersih dan transparan. Sehingga jalannya pemerintahan yang telah diamanahkan oleh masyarakat tersebut, harus sepenuhnya dijalankan dengan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila sila kelima, red). Hal ini menjadi tugas pers menjembatani masyarakat dengan pemerintah. Apakah pemerintah berjalan sesuai amanah atau sebaliknya? Jika pemerintah ada indikasi menyimpang atau tidak amanah, maka tanggung jawab pers untuk mengungkapnya ke publik.
Konglomerasi Ancaman Kebebasan Pers?
Kekhawatiran bahwa perusahaan media yang dikuasai atau adanya konglomerasi dalam kepemilikan media massa di Indonesia, memang ada benarnya. seperti dikutip dari Kompas, dalam diskusi Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) di Dewan Pers dengan tema “Konglomerasi Media: Ancaman atau Peluang bagi Kebebasan Pers”.
Tanpa malu-malu sebutlah dua media televisi berita di Indonesia, yakni Metro TV (dimiliki oleh Surya Paloh) dan TV One (dimiliki oleh Abu Rizal Bakrie). Kita sudah tahu dua konglomerat ini juga adalah petinggi partai berlambang pohon beringin. Surya Paloh yang menduduki sebagai Dewan Pembina Partai Golkar dan Abu Rizal Bakrie baru saja menggantikan kedudukan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru.
Di berita Kompas cetak tersebut, tampaknya malu-malu menyebutkan konglomerasi yang dimaksud. Mungkinkah Ignatius Haryanto, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, tidak menyebutkan nama para konglomerasi media pada diskusi tersebut?
Beberapa waktu lalu, bos Metro TV menjadi perhatian publik. Ia mendeklarasikan organisasi masyarakat dengan sangat spektakuler dan tak kalah seperti deklarasinya SBY-Boediono di ITB. Cukup mengagetkan di sana cukup banyak tokoh penting dari akademisi hingga politisi. Terhadap pendirian ormas yang bernama Nasional Demokrat (NasDem) ini, peran Metro TV sebagai televisi berita (mungkin satu-satunya, red) yang memberitakan kepada publik.
Jurnal Nasional Dimodali Budi Sampoerna?
Jauh sebelum George Junus Aditjondro yang menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat karena ia menulis buku dengan judul “Membongkar Gurita Cikeas”, saya diceritakan seorang sahabat, yang juga seorang senior saya yang kini masih bekerja sebagai jurnalis di Harian Jurnal Nasional (Jurnas) bahwa Budi Sampoerna, pewaris rokok Sampoerna yang kaya itu, adalah pemodal perusahaan media cetak yang pro SBY. Namun, di dalam sebuah tayangan wawancara Metro TV terhadap Budi Sampoerna membantahnya dan mengatakan tidak tahu soal Harian Jurnal Nasional. Pemimpin redaksi Jurnas, Ramadhan Pohan, yang kini menjadi politisi Partai Demokrat dan duduk menjadi anggota DPR RI, membantah angka khas Sampoerna “234″ dikaitkan dengan kantor redaksi Jurnas di Jalan Pemuda No 234, Rawamangun, Jakarta Timur. Dji Sam Soe. Ya, sebutan itu orang akan langsung ingat dengan angka “234″ pada salah satu rokok Sampoerna.
”Akibat konglomerasi dan kekuasaan modal yang semakin tak tertahankan, keberadaan pemilik media massa di ruang redaksi menjadi sangat dominan. Mereka bahkan mampu mencengkeram media massa yang sebenarnya selama ini bersikap independen,”kata Ignatius. Media massa kemudian hanya dijadikan sekadar corong demi kepentingan politik dan bisnis sang pemilik modal.
Entah pembantahan Budi Sampoerna bernuansa melindungi dirinya atau ada motif tertentu lainnya? Pemodal dan petinggi harian tersebut sama-sama membantahnya dimodali uang Sampoerna. Namun, dibalik politik konglomerasi media tersebut, saya menilai bahwa Jurnas meskipun usianya masih seumur jagung (4 tahun) sudah pantas sejajar dengan Harian Kompas. Jurnas sudah cukup banyak meraih penghargaan/award kewartawanan berkat kerja keras para jurnalisnya dalam meliput sejumlah peristiwa.
Terlepas dari konglomerasi media-media, sebagai masyarakat biasa yang setiap hari hampir mengamati media, sudah cukup bersyukur dengan adanya kehadiran banyak media cetak maupun elektronik. Tampaknya masyarakat memang belum merasa ‘gerah’ dengan konglomerasi media. Masyarakat butuh keadilan yang beradab dan bermartabat di hadapan hukum bagi seluruhnya tanpa ada pembedaan. Lagi-lagi pemerintah yang berkuasa sekarang harus memenuhi kebutuhan riil masyarakatnya.
Axis
Suatu sore di sebuah perempatan lampu merah di jantung ibukota, saya melihat beberapa loper koran menjajakan koran dan majalahnya kepada para pengendara kendaraan bermotor. Sekilas tampak dari jauh, koran Kompas diapit beberapa koran dan tabloid lainnya. Dengan sigap saya melambai kepada penjual koran itu menandakan bahwa saya ingin beli koran. Saya tahu bahwa koran Kompas sedikit lebih mahal daripada koran nasional lainnya. Tapi, saya tak perhitungan untuk membeli koran Kompas meskipun harganya beda Rp 500-1.000,- per eksemplar dengan koran lain.
“Sudah 2 hari di Bandar Lampung,”kata salah seorang jurnalis 
